Tarif Pajak Penghasilan atas Dividen sesuai UU Pajak PPh Terbaru

Pajak Dividen

 

Pajak Dividen

Dividen atau bahasa latinnya divendium adalah pembagian laba bersih setelah pajak (Earning After Tax) pada periode waktu tertentu kepada para pemegang saham berdasarkan prosentase saham yang dimiliki.

Perkiraan jumlah dividen yang dibagikan diatur dengan hasil kebijakan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai berapa persen laba yang dibagikan secara proporsional dan sisanya akan menjadi laba ditahan perseroan (Retained Earnings) sebagai cadangan pengembangan perusahaan.

 

Perolehan Laba atas dividen tersebut merupakan objek pajak yang diatur oleh undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 19Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan No: 111/PMK.03/2010, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No:  SE -30/PJ/2012, mengenai tata cara Pemotongan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen.

 

Pengertian Dividen Berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat (1)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) point (g) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi salah satu objek pajak penghasilan adalah berupa dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

 

Rincian mengenai penjelasan Pasal 4 ayat (1) point (g), yang termasuk objek pajak atas pembagian dividen adalah sebagai berikut :
  1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  2.  Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
  3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
  4. Pembagian laba dalam bentuk saham;
  5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
  6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
  7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
  8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
  9. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
  10. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
  11. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
  12. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
Jadi uraian mengenai objek pajak atas dividen ini sangat luas dan transparan digambarkan dalam undang-undang ini. 

 

Tarif Pajak atas Dividen

Sesuai UU PPH No Nomor 36 Tahun 2008, besarnya tarif pajak yang dikenakan atas pembagian dividen adalah sebagai berikut :

 

1. Wajib Pajak Badan Usaha Dalam Negeri
Dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Dikenakan tarif  PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final sebesar 10% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam PP No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009.
3. Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN)
WP Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa dividen, maka dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU PPh.

 

Namun jika penerima dividen ini adalah WP luar negeri dimana Negara domisilinya mempunyai perjanjian perpajakan dengan negara Indonesia dan memiliki Surat Keterangan Domisili (COD), besarnya tarif yang digunakan sesuai dengan Tax Treaty untuk menghindari pajak berganda.

 

Pengecualian Objek Pajak Atas Dividen

Sesuai UU PPh Pasal 4 ayat (3) point f, pengecualian objek pajak atas dividen adalah sebagai berikut :
  1. Sumber dividen berasal dari cadangan laba ditahan ;
  2. Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan kepemilikan saham lebih besar atau sama dengan 25%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *